APARAT INSPEKTORAT TANDATANGANI PAKTA INTEGRITAS

Rabu tanggal 14 Maret 2012 adalah hari yang bersejarah bagi 49 Aparat Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, karena pada hari itu mereka   menandatangani Dokumen PAKTA INTEGRITAS

Penandatangan Pakta Integritas oleh Aparatur Inspektorat tersebut  berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/3095/S.PAN-RB/12/2011 tentang Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat

PENINGKATAN PAD : Inspektorat Sosialisasi LP2P

Sumber : Lampungpost.com

Selasa, 06 March 2012 00:00

KETAPANG (Lampost): Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan menggelar sosialisasi laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) bagi PNS di lingkungan Kecamatan Ketapang, Senin (5-3). Hal itu bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dipungut dari pajak pegawai negeri sipil (PNS) golongan III di kabupaten itu. Kegiatan dipusatkan di aula SDN I Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, dan diikuti 70 PNS dari kantor kecamatan, UPT Dinas Pendidikan, dan UPT Dinas Kesehatan. Hadir juga Camat Ketapang Maturiddi Ismail dan Sekcam Sumarno. "Tahun lalu status wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk pajak mencapai 1 triliun atau 93% dari target. Untuk itu, PNS yang sudah golongan III ke atas wajib mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP)," kata Sekretaris Inspektorat Pemkab Lamsel F.X. Riyanto pada sosialisasi LP2P di aula SDN I Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, kemarin. Menurut dia, PNS golongan III ke atas setiap tahun wajib menyampaikan LP2P kepada bupati cq. Sekretariat Tim Penilai dan Penilai LP2P di Inspektorat Lamsel selambat-lambatnya 31 Maret.

Inspektorat Sosialisasikan LP2P

Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan melakukan Sosialisasi Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan bersamaan dengan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang dilaksanakan oleh Tim Sekretariat Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan. Sampai dengan saat ini, sosialisasi LP2P baru difokuskan bagi PNS Gol. III/a ke atas di Kecamatan dan UPT Dinas Pendidikan, di antaranya Kecamatan dan UPT Pendidikan

Inspektorat Mulai Reviu Laporan Keuangan

Sejak Bulan Februari 2012, Tim Inspektorat telah memulai pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan, yang merupakan agenda tahunan Inspektorat yang tertuang dalam PKPT Inspektorat Tahun 2012.  Langkah Awal, Tim Inspektorat telah menghimpun Laporan Keuangan SKPD dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, termasuk Laporan Keuangan PPKD yang dibuat oleh Bagian Keuangan selaku BUD.

Belanja Makan Minum Tidak Kena PPN

Selama ini masih banyak perdebatan oleh banyak pihak, termasuk di Inspektorat sendiri banyak terjadi penafsiran yang berbeda, apakah Belanja Makan Minum merupakan Obyek PPN atau bukan.  Disatu sisi ada  yang beranggapan jika Belanja Makan Minum yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya bukan merupakan jenis barang yang dikenai PPN, tetapi dilain sisi ada juga yang beranggapan bahwa Belanja Makan Minum merupakan Obyek PPN jika belanja makan minum dikonsumsi di tempat, dan masih banyak lagi penafsiran lainnya.