Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan: FORUM

EMPAT PILAR ACUAN STAKEHOLDERS

TANTANGAN YANG AKAN DIHADAPI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

TUJUH ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

DASAR HUKUM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

ISU UTAMA DALAM TATA KELOLA APIP HASIL RAKOWASDANAS TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR
"KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NoMoR : 115 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 124 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2013 "

RAKORWASDASNAS 2013

Government Performance Auditing

1. Definisi

a. Government performance auditing bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan program dan jasa.

b. Menurut International Organization of Supreme Audit Institutions, performance auditing didefiniskan sebagai: “pemeriksaan independen terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, pelaksanaan program, kelembagaan atau penganggaran, yang dilaksanakan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas pemerintahan”

c. Manfaat Performance Audit antara lain:

1. Mengurangi kemungkinan pembocoran, penggelapan dan ketidakoptimalan dari segi pengelolaan keuangan

2. Meningkatkan efisiensi organisasi melalui identifikasi pembocoran, penggelapan dan ketidakoptimalan pengelolaan keuangan

3. Memperbaiki efisiensi dan produktivitas dalam proses pelaksanaan kinerja

4. Memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan

5. Meningkatkan kesadaran di tingkat manajemen sektor publik terhadap perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumberdaya publik

d. Terdapat dua jenis audit (pemeriksaan), yaitu financial audit dan performance audit yang dibedakan sebagai berikut:

- Brown dan Copeland (1985, cited Dwiputrianti 2011) mendefinisikan financial audit sebagai laporan yang memberikan opini terhadap laporan keuangan organisasi Financial audit biasanya dilaksanakan sekali dalam setahun dan memiliki standar financial audit. Sementara itu, performance audit berarti memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi berdasarkan hasil audit. Berbeda dengan financial audit, performance audit umumnya dilaksanakan lebih sering, berdasarkan standar evaluasi kinerja sehingga bisa figunakan sebagai alat untuk mengevaluasi dan memonitor program dan kebijakan yang digunakan di sektor publik.

- Lebih lengkapnya (disadur dari Dwiputrianti, 2011 dan fecon.uii.ac.id):

	Financial Audit	Performance Audit
Tujuan Audit	Memeriksa kewajaran dan kepatuhan dalam laporan keuangan	Memeriksa kinerja dari segi manajemen dan teknis operasional (input) untuk pencapaian hasil yang optimal (output, outcome, impacts). Audit kinerja merupakan metamorphosis dari audit internal yang berkembang menjadi audit operasional dan audit manajemen
Hasil	Opini auditor perihal kewajaran dan kepatuhan laporan keuangan	Rekomendasi untuk peningkatan kinerja
Kompetensi Auditor Yang Dibutuhkan	Latar belakang di bidang keuangan, akuntasi, administrasi publik dan hukum	Latar belakang pendidikan dapat bervariasi
Jangka Waktu Pelaksanaan	Tahunan	Tergantung jangkauan dan tujuan pemeriksaan
Standar dan Norma Audit	Didasarkan pada standar akuntasi, legitimasi hukum, legalitas dan kelengkapan dokumen	Berdasarkan standar evaluasi kinerja, khususnya penilaian atas aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas kinerja
Orientasi Pelaksanaan Audit	Retrospective (melihat ke belakang/post-event)	Prospective (melihat ke depan)
Sifat Audit	Kuantiatif dan tidak terlalu analitis	Kualitatif, dengan mempertimbangkan analisis biaya-manfaat (cost benefit analysis)

e. Berdasarkan hasil review yang dilakukan pada Simposium Performance Audit di Negara-Negara OECD pada tahun 1995, Barzelay (1995, as cited in Silaen 2013) menyimpulkan bahwa terdapat tiga jenis Performance Audit yang umum dilakukan di negara-negara OECD:

a. Efficiency Audit yang mengevaluasi fungsi, proses dan elemen program-program dalam suatu organisasi untuk menilai apakah input yang dimasukkan sudah ditransformasikan menjadi output secara optimal, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan

b. Program Effectiveness Audit yaitu audit yang memeriksa hubungan antara output program dan outcome yang dihasilkan

c. Performance Management Capacity Audit yaitu audit yang hendak menilai apakah pelaksana kinerja memiliki kapasitas untuk melaksanakan proses dan program kerja secara efektif dan efisien

f. Selain tiga jenis PA yang umum di atas, terdapat empat jenis PA lain yang tidak banyak dilakukan, antara lain:

1. Performance Information Audit __> audit yang dilaksanakan dengan cara mereview aspek non-finansial dari kinerja organisasi

2. Best Practive Review à audit yang dilaksanakan dengan mereview sejumlah besar organisasi pemerintahan untuk mengidentifikasi organisasi yang memiliki kinerja terbaik, sebelum kemudian melakukan analisis kinerja terhadap organisasi terbaik tersebut

3. Risk Assessment Audit à audit yang dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi resiko yang dihadapi suatu program dan mencari solusi untuk mengatasi resiko tersebut

4. General Management Review à audit yang dilaksanakan dengan mengevaluasi kapasitas manajemen kinerja organisasi untuk melaksanakan misi dan kebijakan yang menjadi amanat organisasi.

g. Berdasarkan hasil review Barzelay di atas, Silaen (2013) mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Performance Audit di sektor publik di Indonesia umumnya dilaksanakan dengan melihat akuntabilitas kinerja di instansi pemerintahan. Praktik PA di Indonesia tampak sebagai kombinasi antara Efficiency Audit dan Programme Effectiveness Audit. Selain itu, praktik PA di Indonesia (yang kebanyakan dilaksanakan oleh BPKP) dianggap masih berada pada tahap awal – dengan pelaksanaan PA mencakup evaluasi namun belum mencapai tahap verifikasi.

h. Beberapa permasalahan umum yang terjadi pada implementasi Performance Audit di sektor publik pada tahap awal, antara lain (diambil dari studi kasus di Bangladesh by Ferdousi 2012):

1. Tantangan capacity building. Performance Audit dilaksanakan dengan menganalisis berbagai macam issue kinerja yang kompleks. Meskipun demikian, tidak semua auditor memiliki kemampuan/keahlian untuk menangani performance auditor

2. Keterlibatan Konsultan Eksternal dalam tim Performance Audit. Berbeda dengan Financial Audit, Performance Audit umumnya mencakup area yang cukup luas meliputi managemen, legal dan operasional sehingga keterlibatan konsultan dari berbagai bidang dianggap cukup penting. Meskipun demikian, tidak semua staf pemerintahan dapat menerima konsultan dengan tangan terbuka.

3. Kesadaran Auditee (Objek Terperiksa). Secara garis besar, performance audit menjadi momok yang lebih menakutkan ketimbang Financial Audit sehingga seringkali objek terperiksa meraasa enggan memberikan informasi dan mendukung tim auditor.

4. Pre-Set Goals/Tujuan Awal yang tidak jelas. Seringkali, pelaksanaan PA terhambat karena tim auditor tidak benar-benar memahami tujuan awal pelaksanaan Performance Audit.

i. Di Indonesia sendiri, beberapa pihak melihat bahwa kelemahan implementasi PA adalah kenyataan bahwa sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, titik berat reformasi birokrasi lebih ditekankan pada akuntabilitas keuangan (financial accountability) sektor publik ketimbang performance accountability. Pelaksanaannya oleh BPK dinilai masih terlalu rendah apabila dibandingkan dengan financial audit – 1% pada 2012 (www.tempo.co, 2012). Selain itu, rendahnya standar audit BPK (Jakarta Post 2013) kurangnya koordinasi antara dua institusi pengawas utama pemerintahan di Indonesia, BPK dan BPKP juga dinilai berpengaruh terhadap kurang optimalnya pelaksanaan PA di Indonesia. Secara kelembagaan, BPK dinilai memiliki otoritas lebih tinggi ketimbang BPKP. Dibandingkan BPK yang diberi tanggung jawab penuh untuk melakukan audit keuangan, memeriksa belanja keuangan hingga manajemen institusi (UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 2006), otoritas BPKP seringkali terbatas pada audit/pemeriksaan internal saja (PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) dan sehingga pemeriksaan kinerja tidak bisa dirangkum secara komprehensif di tingkat nasional (Puzzle Minds, 2013).

Sumber:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Government_performance_auditing)

2. Putrianti, Dwi, 2011, ‘How Effective is The Indonesia External Public Sector Auditing Reports Before and After the Audit Reform for Enhnacing The Performance of Public Administrastion?

(http://www.academia.edu/607279/How_Effective_is_the_Indonesia_External_Public_Sector_Auditing_Reports_Before_and_After_the_Audit_Reform_for_Enhancing_the_Performance_of_Public_Administration)

3. Puzzle Minds, 2013, (http://puzzleminds.com/is-it-critical-to-apply-performance-auditing-in-indonesian-public-sector/)

4. http://fecon.uii.ac.id/images/Hand_Out/Akt/ASP/Public_Sectr_Acct/audit-sp.pdf

5. Silaen, Parulian, 2013, ‘Performance Audit in Government Sector of An Emerging Market: A Case of Indonesia’, Research Online – University of Wollongong, (http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1261&context=buspapers)

6. http://www.tempo.co/read/news/2012/02/29/087387132/Audit-Kinerja-BPK-Rendah

7. The Jakarta Post, 2013, BPK’s Audit Standards Seen As Too Low: Analyst (http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/12/bpk-s-audit-standards-seen-too-low-analyst.html)

8. Ferdousi, N, 2012, ‘Challenges of Performance Audit in The Implementation Phase: Bangladesh Perspective’ (http://mppg-nsu.org/attachments/396_Nusrat.pdf)

FORUM DISKUSI APIP

Penghargaan bagi tokoh-tokoh anti korupsi. Penghargaan ini bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang bersih dari korupsi; serta mendorong keterlibatan masyarakat untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi pribadi-pribadi yang berjuang melawan korupsi.

Penerima penghargaan ini adalah mereka yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kriteria: (1) Bersih dari praktek korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya, menyuap atau menerima suap; (2) Berperan aktif, memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi.

Pada setiap tahun pemberian penghargaan ini, Infokorupsi.com akan menentukan sektor mana saja yang akan menjadi fokus penyeleksian.

Memuat daftar nama pejabat yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Daftar ini diperlukan, agar masyarakat mengetahui siapa saja pejabat yang telah divonis pengadilan, dengan tujuan memberikan sanksi sosial kepada mereka sebagai efek jera.

Lalu Sudirham, AMA

Tanggal putusan : Kamis, 28 Agustus 2008

Jabatan : Karyawan PT. PLN Ranting Selong Cabang Mataram, NTB
Kasus : Korupsi setoran pajak penerangan jalan untuk bulan November 2005 dari kasir PLN Ranting Selong, Cabang Mataram, NTB

Widjanarko Puspoyo, MA

Tanggal putusan : Kamis, 14 Agustus 2008

Jabatan : Kepala BULOG periode 2001 s/d 2003 / Direktur Utama Perum BULOG, periode 2003 s/d 2007
Kasus : Korupsi PT. Bulog

Drs. Riswandi

Tanggal putusan : Senin, 21 Juli 2008

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil / Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur (diangkat tanggal 17 Maret 1999) / Direktur Proyek di PDAM Lombok Timur (SK Bupati Lombok Timur No.10 Tahun 1997)
Kasus : Korupsi bantuan dana untuk proyek pengembangan air bersih dari Asian Development Bank (ADB) tahun 1999

H. Abdul Latief, S.T., M.H. alias H. Majid bin H. Abdurrahman

Tanggal putusan : Kamis, 12 Juni 2008

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan
Kasus : Korupsi dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri I Labuan Amas Utara

Drs. Muhammad Bachrum, M.M. bin Muhammad Wasil Prawiro Dirjo

Tanggal putusan : Selasa, 10 Juni 2008

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman (diangkat tanggal 18 November 2003)
Kasus : Korupsi Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kab. Sleman (tahun 2004-2005)

Ir. Jamerdin Purba

Tanggal putusan : Rabu, 28 Mei 2008

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil / Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Babi dan Kerbau Siborong�borong (SK Menteri Pertanian tanggal 25 Januari 2005)
Kasus : Korupsi Pengadaan Ternak Kerbau Lokal pada Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Babi dan Kerbau Siborongborong tahun 2005

Ir. Yulianus Telaumbanua

Tanggal putusan : Rabu, 28 Mei 2008

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil/ Ketua Panitia Pelelangan, Pembelian/Pengadaan Ternak Kerbau Lokal pada Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Babi dan Kerbau Siborongborong tahun 2005
Kasus : Korupsi Pengadaan Ternak Kerbau Lokal pada Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Babi dan Kerbau Siborongborong tahun 2005

Drs. H. Syarifuddin Nasution, MM.

Tanggal putusan : Senin, 7 April 2008

Jabatan : Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu
Kasus : Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu TA 2003

H. Ramlan Zas, SH.MH

Tanggal putusan : Senin, 7 April 2008

Jabatan : PNS / Mantan Bupati Rokan Hulu masa jabatan tahun 2001 sampai tahun 2006
Kasus : Korupsi Anggaran Pos Pengeluaran Tidak Tersangka Pemda Kabupaten Rokan Hulu tahun 2003

Drs. Muhdori Masuko Haryono bin Wiji Suharno

Tanggal putusan : Kamis, 10 Januari 2008

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil / Ketua Panitia Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Sleman TA 2004 (diangkat tanggal 24 April 2004)
Kasus : Korupsi Pengadaan Buku Teks Wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kab. Sleman (tahun 2003-2005)

Dr. (HC) Drs. H. Abdul Gaffar Haka, MM. alias Gaffar bin H. Kacil

Tanggal putusan : Kamis, 3 Januari 2008

Jabatan : Pensiunan PNS / Mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Barabai dan Guru Bimbingan Penyuluhan (BP)
Kasus : Korupsi Dana BOMM (Bantuan Operasional Managemen Mutu) serta Dana Operasional (Dana Rutin) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tahun 2000 – 2005)

Drs. Ali Thamrin bin H. Jaberan

Tanggal putusan : Kamis, 29 November 2007

Jabatan : PNS / Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan / Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Labuan Amas Utara, Kalimantan Selatan
Kasus : Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Labuan Amas Utara, Kalimantan Selatan (SK Bupati Hulu Sungai Tengah No. 195 Tahun 200

Ondi Jublin Sinaga Pgl. Sinaga

Tanggal putusan : Kamis, 1 November 2007

Jabatan : PNS/Pegawai Dinas Kehutanan Mentawai (diangkat tanggal 31 Januari 2005)
Kasus : Korupsi Dinas Kehutanan Mentawai (tahun 2005)

Ajar Dolar

Tanggal putusan : Kamis, 9 Agustus 2007

Jabatan : PNS / Departemen Koperasi Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Kasus : Usaha Pengadaan Pupuk untuk Keperluan KUD Budi Lestari, Desa Kedawung Kulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Drs. Arifin Lamarundu

Tanggal putusan : Kamis, 12 Juli 2007

Jabatan : PNS Kabupaten Kendari / Mantan Kepala Badan PMD Tingkat II Kendari, Sulawesi Tenggara (diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 6 Januari 2001)
Kasus : Korupsi Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) Tahun Anggaran 2001

Ir. Elizar Hamonangan Daulay

Tanggal putusan : Rabu, 14 Maret 2007

Jabatan : Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Rokan Hulu / Sekretaris Panitia Pembangunan RSUD Rokan Hulu, Pembangunan Rumah Jabatan dan Pembangunan Pelayanan Sarana Air Bersih Pasir Pengaraian
Kasus : Korupsi Dana Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) type C Kab. Rohul, Rumah Jabatan dan Peningkatan Sarana Air Bersih (PSAB)

Abdullah Medjid

Tanggal putusan : Selasa, 27 Februari 2007

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil / Bendaharawan Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah II (PPD II) Pemilu Tahun 1999
Kasus : Korupsi Uang Sekretariat Pemilihan Daerah II (PPD II) Kabupaten Ende, NTT

Drs. Ec. H. Marjani, M.M.

Tanggal putusan : Selasa, 27 Februari 2007

Jabatan : Kepala Bapedalda, Kota Jambi (terhitung sejak tanggal 19 Desember 2001) / PNS
Kasus : Korupsi Dana Proyek Rehabilitasi Hutan & Lahan Kota Jambi Tahun Anggaran 2002

Enang Ilyas bin Kaisan Mansur

Tanggal putusan : Selasa, 27 Februari 2007

Jabatan : Mantan Ketua KUD Sanggarsari (diangkat bulan Oktober 1993) , Kab. Karawang, Jawa Barat
Kasus : Korupsi dana kredit pengadaan pangan stok Nasional tahun 1997, Kab. Karawang, Jawa Barat

Drs. David Agustein Hubi

Tanggal putusan : Rabu, 21 Februari 2007

Jabatan : Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 1998—2003 (SK Mendagri No.131.81.922 tanggal 15 Oktober 1998)
Kasus : Korupsi proyek pengadaan dan pembelian pesawat terbang jenis Fokker 27 seri 600

Drs. M. Hasbi Kamaruddin Bin Kamaruddin

Tanggal putusan : Rabu, 14 Februari 2007

Jabatan : PNS / Setwilda Tk. I Jambi / Ketua Bappeda Tk. II Kerinci / Ketua Tim Koordinasi pada proyek Bantuan Pengembangan Wilayah dan Konservasi Terpadu ICDP— TNKS.
Kasus : Korupsi dana Bantuan Pengembangan Wilayah dan Konservasi Terpadu (BPWKT) ICDP-TNKS TA. 1999/2000.

Saiful Salam Saputro, S. Sos.

Tanggal putusan : Kamis, 25 Januari 2007

Jabatan : Karyawan Pemda Kabupaten Banyuwangi / mantan Kepala Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Kasus : Penyelewengan Kredit Usaha Tani pada Musim Tanam (MT) 1998/1999

H. Moch. Hatta, BA. Bin H. Beroleh

Tanggal putusan : Selasa, 9 Januari 2007

Jabatan : Pensiunan PNS/Mantan Kabag Pem—Des. Kabupaten Tk. II OKI/Mantan Sekretaris Lelang Lebak Lebung, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, tahun 1998/1999.
Kasus : Menyalahgunakan uang Negara dalam Lelang Lebak Lebung Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Kalsum

Tanggal putusan : Senin, 8 Januari 2007

Jabatan : Pegawai BPD, Cabang Sumbawa, NTB
Kasus : Korupsi Tabungan Masyarakat Bumi Gora (TAMBORA).

Rinnie Juliet Kambey

Tanggal putusan : Senin, 8 Januari 2007

Jabatan : Ketua KSU Taruna Jaya (diangkat berdasarkan Rapat Pembentukan Koperasi tanggal 3 November 1998), Kelurahan Malalayang II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara
Kasus : Korupsi Dana Program Kredit Usaha Tani (KUT) musim tanam (MT) 1998/1999

Drs. M. Jimo Bin Pawiro Dirjo

Tanggal putusan : Kamis, 30 November 2006

Jabatan : Anggota/Wakil Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Kota Bandar Lampung periode 1999 � 2004 dari partai Golkar
Kasus : Korupsi gaji Pegawi Negeri Sipil di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung (Cq. Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung)

Aiptu M. Yunus Talibe

Tanggal putusan : Rabu, 7 Juni 2006

Jabatan : Bendahara / Polisi (Juru Bayar/Bendaharawan Gaji Kepolisian Resort Pontianak, Kalimantan Barat)
Kasus : Penggelapan Uang Gaji Pegawai Polres Pontianak, Kalimantan Barat, antara tahun 2002 – 2003

H. Achmad Zawawi

Tanggal putusan : Rabu, 31 Mei 2006

Jabatan : Mantan Kepala Depot Logistik DKI Jakarta (diangkat 17 April 1998)
Kasus : Penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran beras Operasi Pasar Murni Dolog Jaya (tahun 1998)

Drs. Kirnali Muhyin Yusuf M,Si bin Muhyin Yusuf

Tanggal putusan : Rabu, 31 Mei 2006

Jabatan : PNS / Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setakab) Tulang Bawang / Pimpro Perpantapan Batas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Pemetaan Penggunaan Tanah Desa Tahun Anggaran (TA) 2001
Kasus : Korupsi Proyek Pemantapan Batas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Pemetaan Bangunan Tanah Desa Tahun Anggaran 2001

Pande Nasorahona Lubis

Tanggal putusan : Senin, 27 Maret 2006

Jabatan : Mantan Wakil Ketua BPPN (diangkat tanggal 7 Desember 1998)
Kasus : Korupsi PT. Bank Bali Tbk. (antara Desember 1998 – Juni 1999)

Tarmizi

Tanggal putusan : Kamis, 16 Februari 2006

Jabatan : Pensiunan PNS Kantor Bupati Kampar / Pimpinan Proyek Pembebasan Tanah Jalan dan Perkantoran Milik Pemda TA 2001 (diangkat tanggal 17 April 2001)
Kasus : Korupsi Proyek Pembebasan Tanah Jalan dan Perkantoran Milik Pemda Kampar (antara April–Desember 2001)

Hairul Saleh bin M. Abdullah

Tanggal putusan : Senin, 30 Januari 2006

Jabatan : Kepala Desa Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan
Kasus : Korupsi Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DKP/K) Tahun Anggaran 2003 untuk perbaikan 2 (dua) buah jembatan di Desa Sungai Medang

Wa Ode Habiba binti La Ode Haeludin

Tanggal putusan : Senin, 30 Januari 2006

Jabatan : Karyawan BRI Cabang Raha, Sulawesi Tenggara / Teller Umum (diangkat tanggal 13 April 1995)
Kasus : Korupsi BRI Cabang Raha, Sulawesi Tenggara

Drs. Aman Vinsensius

Tanggal putusan : Senin, 17 Oktober 2005

Jabatan : Pegawai Negeri Sipil / Pimpinan Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT di Ende tahun 2000
Kasus : Korupsi Proyek Peningkatan Mass Media Penyiaran NTT di Ende tahun 2000

Ir. Dancik Ibrahim bin Ibrahim

Tanggal putusan : Kamis, 6 Oktober 2005

Jabatan : Anggota DPRD Kota Bandar Lampung (diangkat tanggal 16 Agustus 1999)
Kasus : Korupsi gaji Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Lampung (antara September 1999 sampai Agustus 2001)

Lintong Siringo—Ringo, SE

Tanggal putusan : Selasa, 2 Agustus 2005

Jabatan : Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim Jakarta Selatan / Mantan Karyawan Bank Mandiri
Kasus : Penggelapan uang nasabah Bank Mandiri Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan

Ndamung Karau Eti

Tanggal putusan : Selasa, 2 Agustus 2005

Jabatan : Pensiunan PNS / Mantan Kaur Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Timur, NTT
Kasus : Penyelewengan Gaji Guru SD pada Dinas P dan K Kabupaten Dati II Sumba Timur, NTT

Ir. Lalu Agil

Tanggal putusan : Kamis, 28 Juli 2005

Jabatan : PNS di Kab. Lombok Tengah, NTB
Kasus : Korupsi / Illegal Loging di Kawasan Hutan Lindung Kelompok Gunung Rinjani (RTK-1), Kab. Lombok Tengah, NTB

Kardini Bin Naam

Tanggal putusan : Rabu, 13 Juli 2005

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Sarolangun (diangkat tanggal 2 Januari 2001)
Kasus : Korupsi Dana Operasional DPRD Kab. Sarolangun, Prop. Jambi

Ir. Bambang Adji Sutjahyo

Tanggal putusan : Selasa, 14 Juni 2005

Jabatan : Staf Ahli PT. PERHUTANI / Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan PT. Perhutani (diangkat tanggal 22 Februari 1999) / Ketua Pembangunan Tim Corporate Image Perhutani (diangkat tanggal 29 April 2002)
Kasus : Korupsi dana PT Perhutani, Jakarta

Unit Kerja ASESOR Kab.Lampung Selatan

Kode Unit Kerja

Nama Unit Kerja

kab_lampung_slt-01

Sekretariat Daerah

kab_lampung_slt-02

INSPEKTORAT

kab_lampung_slt-03

Dinas Kesehatan

kab_lampung_slt-04

Dinas Pendidikan

kab_lampung_slt-05

Dinas Pekerjaan Umum

kab_lampung_slt-06

Dinas Perhubungan

kab_lampung_slt-07

Dinas KOPERINDAG dan UKM

kab_lampung_slt-08

Dinas Pertambangan dan Energi

kab_lampung_slt-09

Dinas Pertanian,Tanaman Pangan dan Hrtkra

kab_lampung_slt-10

Dinas Perkebunan

kab_lampung_slt-11

Dinas Kehutanan

kab_lampung_slt-12

Dinas Peternakan

kab_lampung_slt-13

Dinas Kelautan dan Perikanan

kab_lampung_slt-14

Dinas Pendapatan Daerah

kab_lampung_slt-15

Dinas Pasar, Kebersihan, dan Keindahan

kab_lampung_slt-16

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

kab_lampung_slt-17

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

kab_lampung_slt-18

Dinas Pariwisata dan Budaya

kab_lampung_slt-19

Dinas Pemuda dan Olahraga

kab_lampung_slt-20

Dinas Komunikasi dan Informatika

kab_lampung_slt-21

Badan Perencanaan Pembangunan daerah

kab_lampung_slt-22

Badan Lingkungan Hidup

kab_lampung_slt-23

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan

kab_lampung_slt-24

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

kab_lampung_slt-25

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

kab_lampung_slt-26

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

kab_lampung_slt-27

Satuan Polisi Pamong Praja

kab_lampung_slt-28

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

kab_lampung_slt-29

Badan Ketahanan Pangan

kab_lampung_slt-30

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

kab_lampung_slt-31

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

kab_lampung_slt-32

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

kab_lampung_slt-33

RSUD dr.H.BOB Bazar.,SKM

kab_lampung_slt-34

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

kab_lampung_slt-35

Kantor Perpustakaan, Arsip Dokumentasi

kab_lampung_slt-36

Sekretariat Dewan Korpri

kab_lampung_slt-37

Kecamatan Natar

kab_lampung_slt-38

Kecamatan Tanjung Bintang

kab_lampung_slt-39

Kecamatan Katibung

kab_lampung_slt-40

Kecamatan Sidomulyo

kab_lampung_slt-41

Kecamatan Kalianda

kab_lampung_slt-42

Kecamatan Palas

kab_lampung_slt-43

Kecamatan Penengahan

kab_lampung_slt-44

Kecamatan Jati Agung

kab_lampung_slt-45

Kecamatan Raja Basa

kab_lampung_slt-46

Kecamatan Ketapang

kab_lampung_slt-47

Kecamatan Sragi

kab_lampung_slt-48

Kecamatan Candi Puro

kab_lampung_slt-49

Kecamatan Merbau Mataram

kab_lampung_slt-50

Kecamatan Way Panji

kab_lampung_slt-51

Kecamatan Tanjung Sari

kab_lampung_slt-52

Kecamatan Way Sulan

kab_lampung_slt-53

Kecamatan Bakauheni

Laman

FORUM

Paling Populer

ALAMAT DAN KONTAK

Arsip Blog