2012, PENERIMAAN CPNS SISTEM ONLINE?

SISTEM rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi telah menyiapkan konsep yang bagus, yakni rekrutmen melalui system online di internet.
 

“Ke depan rekruitmen CPNS melalui sistem online internet. Bahkan setiap bulan bisa dilakukan rekrut melalui jalur tersebut. Hal ini perlu dilakukan antisipasi di daerah,” kata Rudianto, Staf Ahli Kebijakan Publik Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.  Pihaknya meminta kepada seluruh daerah, baik kabupaten/kota untuk melakukan antisipasi mengenai hal ini. Sehingga saat diterapkan rekrutmen CPNS melalui sistem online tidak kaget.
 

Dijelaskan, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terus melakukan berbagai pembenahan mengenai 

PNS di negeri ini. Antara lain melakukan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kerja PNS. Dari 15 laporan yang harus dikirim ke pusat, sudah diminimalisir menjadi lima. Pihaknya juga melakukan kebijakan tentang transparansi dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Dan, sekarang sudah disusun zona intergritas. Ini merupakan lanjutan dari zona bebas wilayah korupsi dan di sana ada laporan kekayaan aparatur negara.
Pihaknya juga menyatakan, demokrasi tidak lapuk terhadap persoalan reformasi birokrasi. “Kita ingin di internal birokrasi, baik di pemerintah pusat maupun daerah dilakukan semuanya,” kata Rusdianto.
 

Menurutnya, tugas pemerintah hanya dua, yakni membuat kebijakan yang unggul dan kedua membuat pelayanan yang baik dan prima. Jika kedua tugas itu dilaksanakan dengan baik, tentunya tidak ada masalah di lapangan. Dia sependapat dengan ketua komisisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengenai penerapan UU nomor 39/2008, tentang Kementerian Negara. Jika UU ini diimplementasikan dengan baik diharapkan bakal terwujud reformasi birokrasi, baik tingkat pusat maupun daerah, sehingga terjadi efisienasi dan efektivitas dalam penyelenggaraaan pemerintahan.
 

Menurutnya, saat ini pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap kelembagaan, baik di pusat maupun daerah.  Untuk dipusat dimonitoring kementerian PAN dan di daerah Kemendagri. “Dari data yang sudah ada, belum semua kabupaten serahkan analisas jabatan. Di dalamnya ada analisan jabatan dan kebutuhan yang diperlukan lima tahun ke depan,” kata Rusdianto.

Sumber : www.pengumuman-cpns.com